JPNN.com 
DPR Terkesan jadi Buruh Politik
Jika Sistem Presensi Fingerprint Diberlakukan
Senin, 26 Juli 2010 – 20:31 WIB
DPR Terkesan jadi Buruh Politik
"Harus diperjelas bahwa rapat yang bersifat pengambilan keputusan, itu wajib hadir. Kecuali sakit. Kalau di luar itu, boleh tidak hadir. Seperti RDP (Rapat Dengar Pendapat)," ucapnya. (awa/jpnn)
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Ganjar Pranowo, menilai bahwa pemberlakukan presensi anggota DPR dengan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pendaftaran PPPK 2024: 2 Poin Penting dari Dirjen GTK, Honorer Tunggu Permen
- Kabar Gembira soal Gaji PPPK pada 2025, yang Bilang Pejabat Penting, Semoga Berkah
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru soal Kontrak Kerja PPPK, Honorer Perlu Tahu, jadi Ada Solusi Bagi yang Gagal
- Bea Cukai-Polri Menggagalkan Penyelundupan 20 Ribu Lebih Ekstasi, Ringkus 6 Tersangka
- BAZNAS dan MAAB Malaysia Mengkaji Kerja Sama Optimasi DSKL
- Menaker Ida Komitmen Terus Tingkatkan Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia di Makau
