DPR Terkesan jadi Buruh Politik

JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Ganjar Pranowo, menilai bahwa pemberlakukan presensi anggota DPR dengan sistem fingerprint (sidik jari) mengesankan kalau anggota DPR adalah buruh politik. Menurutnya, sistem itu sebetulnya tidak perlu diberlakukan, bila anggota DPR memiliki kesadaran dan tanggung jawab hadir dalam sidang.

"Gak perlu pakai fingerprint, karena ada tatib. Yang dibutuhkan adalah kesadaran. Wong kita kalau mengambil keputusan pakai forum kok. Dengan kesadaran-lah. Karena kalau tidak, maka kita menggunakan aturan yang lebih ketat. Meskipun kesannya kita menjadi buruh politik," ucap Ganjar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/7).

Namun begitu, Ganjar sendiri mengaku tak mempersoalkan pemberlakukan presensi dengan sistem sidik jari itu, demi meningkatkan kesadaran para anggota DPR yang malas datang sidang, atau yang suka bolos dan keluar saat sidang digelar. "Kan kita ini (jadi) seperti buruh. Malu kita (sebenarnya). Tapi apa boleh buat. Kesadaran itu tidak muncul," katanya.

Sementara itu, Mahfudz Siddiq dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengatakan, akan percuma saja menggunakan sistem sidik jari kalau Badan Kehormatan (BK) tidak menindaklanjuti rekapan daftar hadir para anggota DPR yang malas. Oleh karena itu, Mahfudz yang juga Wasekjen DPP PKS tersebut, menyarankan agar memperjelas sidang-sidang mana saja yang wajib dihadiri oleh anggota.