DPR Tetap Lembaga Terkorup

Disebutkan pula, dari 10 responden, 7 diantaranya mengatakan pemberantasan korupsi sudah berjalan, terutama yang dilakukan KPK. Pendapat responden Indonesia ini berbeda dengan responden global yang menyimpulkan belum maksimal.

Pada kesempatan sama, dosen filsafat Universitas Indonesia Rocky Gerung menilai anggota DPR sebagai bandit-bandit korupsi atau kartel korupsi. Sebab korupsi tetap berlangsung di DPR sekalipun 13 politisi Senayan sudah diseret KPK ke penjara.  "Mereka (anggota DPR) dipilih bukan karena kompetensi. Mereka hanya jalankan proposal bisnis partai, mendengar kedaruratan finansial partai," tuding Rocky.

Agar tak terus berlangsung, kata Rocky memberi saran, perlu ada lembaga etik independen yang bertugas menilai apakah pantas pejabat negara memangku jabatannya. Rocky juga mengkritik pemerintah yang menurutnya berkinerja buruk dalam pemberantasan korupsi.

Selama ini, katanya, hanya KPK yang dijadikan garda depan. "Padahal sifat lembaga ini ad hoc atau sementara. Jika KPK yang ad hoc itu dipermanenkan, maka pemerintah gagal melakukan fungsinya untuk memberantas korupsi," tegasnya seraya menyebut banyaknya anggota DPR yang dipenjara karena korupsi juga tak lepas dari sistem perekrutan partai politik.