DPRD Bakal Minta Bantuan Polisi Panggil Bupati

Proses politik ditempuh oleh DPRD, karena dianggap lebih cepat dibandingkan proses hukum pidana yang dianggap membutuhkan waktu lama. “Proses hukum lewat kepolisian butuh waktu lama. Kalau lewat politik cukup dua bulan sudah ada keputusan,” paparnya.

Proses jalur politik ini kata dia DPRD hanya punya hak penyelidikan. Jika terbukti akan dijadikan ke Mahkamah Agung. Putusan dari Mahkamah Agung ini akan diparipurnakan oleh DPRD, dan hasilnya dikirim ke Menteri Dalam Negeri untuk meminta pemberhentian sekaligus pengangkatan, jika putusan MA menyatakan laporan DPRD benar. 

Menurut Saleh, jika Bupati merasa tidak ada ijazah palsu harusnya berani membuktikan. Dan ia juga punya hak untuk melaporkan kepada kepolisian, jika ada pencemaran nama baik. “Kami jalan dengan tugas dan wewenang DPRD,” tandasnya. (sun/adk/jpnn)