DPRD Ribut Sendiri soal Dana Bansos

jpnn.com - CIREBON – Belum tuntas masalah digadainya mobil dinas oleh oknum anggota dewan, internal DPRD kembali memanas.

Kali ini masalah penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang diduga dikuasai pimpinan dewan. Sementara, anggota dewan lainnya yang biasanya dapat “jatah”, meradang karena tahun ini tidak dapat apa-apa.

Berdasarkan sumber Radar Cirebon (Grup JPNN) di internal pemerintah kota, sejumlah anggota DPRD akan mengadukan permasalahan ini pada Wakil Wali Kota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH.

Bahkan, sejumlah anggota dewan pun sempat menyisir beberapa dinas untuk memastikan 'titipan' dana hibah bansos dari para pimpinan DPRD itu.

"Sejumlah anggota DPRD ke dinas-dinas, mereka kecewa sama bansos, soalnya yang cair hanya punya pimpinan saja, dan juga dua anggota DPRD," ujar sumber Radar, kemarin.

Selain itu, lanjut sumber Radar, diketahui bahwa anggaran hibah bansos sebesar Rp2,7 miliar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Cirebon, Rp900 juta di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Rp500 juta di BPMPPKB itu didominasi penyalurannya yang lewat pimpinan DPRD.

Tidak hanya itu, banyak juga penerima bantuan yang tidak sesuai dengan CPCL (calon penerima calon lokasi) yang merupakan hasil survei dari OPD terkait.

"Tim kan melakukan survei, muncul CPCL. Tapi ternyata di tengah perjalanan, CPCL itu tidak berlaku. Yang digunakan malah draf dari pimpinan DPRD," jelasnya.