DPRD Tuding PLN Batam Coba Menakuti Masyarakat

Menurutnya, Pergub yang menaikkan tarif listrik sebesar 45 persen, belum pernah dicabut. Dan itu artinya masih berlaku. "Tapi saya melihat ini upaya mereka meredam agar masyarakat bisa menerima," katanya.

Politikus dari Hanura ini mengaku, pemadaman bergilir ini sudah banyak merugikan masyarakat. Pengusaha mikro, kecil dan menengah sudah pasti merugi.

"Kalau seperti ini terus, maka akan semakin banyak nanti pengusaha kecil yang gulung tikar. Di sini PLN harus bersikap," katanya.

Mulia Rindo, anggota komisi II DPRD lainnya berharap agar ketenagalistrikan di Batam dikelola oleh Persero atau swasta lainnya jika memang PLN selalu rugi. Di mana menurutnya, banyak perusahaan yang berminat untuk kelola listrik ini.

"Kalau memang seperti ini, kenapa terus diperjuangkan dengan membebani masyarakat. Dikelola persero saja lebih mumpuni. Jangan hanya selalu berkata rugi dan rugi," katanya.

Menurut Rindo, sebagai perusahaan pelayanan masyarakat, PLN harus bijaksana. Jangan justru membuat Batam tidak bergairah.

"Walau pun di kawasan industri pemadaman tidak berlangsung, tetapi jika sering terjadi pemadaman di pemukiman warga, tetap nama Batam akan jelek. Dan ingat ekonomi kecil akan lebih banyak yang tutup," katanya.

Dia berharap pemerintah Kota Batam dan Pemprov Kepri bisa bersikap. Tentunya sikap yang pro rakyat. "Kita berharap pemadaman ini segera terselesaikan," katanya. (ian)