Ekonom: Masyarakat Lebih Butuh BBM Murah Ketimbang IKN dan Kereta Cepat

Ekonom: Masyarakat Lebih Butuh BBM Murah Ketimbang IKN dan Kereta Cepat
Ekonom sebut masyarakat butuh subisidi BBM bukan IKN. Foto: Biro Pers Sekretariat Kepresidenan.

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi sangat yang tidak tepat.

Sebab, kenaikan harga BBM akan memicu stagflasi dan membuat masyarakat sudah jatuh tertimpa tangga berkali-kali.

Menurut Bhima, seharusnya pemerintah menambah kuota subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar untuk 2022.

"Kuota BBM subsidi terancam habis pada Oktober-November mendatang. Ketersediaan BBM subsidi lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang IKN dan kereta cepat," ujar Bhima saat dikonfirmasi, Rabu (7/9).

Selain itu, proyek yang dialihkan untuk menambah alokasi subsidi BBM sebaiknya ditunda sehingga dana Penyertaan Modal Negara (PMN) bisa dialihkan ke alokasi BBM

"Malaysia saja kan pernah mencontohkan pembangunan ibu kota negara di Putrajaya sempat tertunda akibat krisis moneter 1998. Ketika terjadi krisis maka perlu dilakukan berbagai rasionalisasi karena jika dipaksa khawatir proyek akan jadi beban akibat cost overun naik signifikan," ungkap Bhima.

Selain itu, dengan menghentikan sementara proyek IKN hingga Kereta Cepat Jakarta-Padalarang akan menghemat keuangan negara di tengah pembengkakan anggaran subsidi energi 2022.

Kemudian, kenaikan harga BBM akan mengerek ongkos transportasi pribadi, angkutan umum, hingga ongkos angkut bahan pangan dan barang lain.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi sangat yang tidak tepat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News