Elite Garuda Beri Dukungan Jokowi untuk Teguhkan Kebijakan Hilirisasi Tambang

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk teguh dalam kebijakan hilirisasi pertambangan.
Menurut Teddy, sampai detik ini, IMF dan negara-negara asing terus memborbardir dan menekan Presiden Jokowi yang tetap pada keputusannya untuk hilirisasi nikel.
"Keputusan ini sudah berjalan dan sangat menguntungkan Indonesia," ungkap Jubir Partai Garuda di Jakarta, Jumat (11/8).
Teddy menilai IMF dan negara-negara asing makin tidak nyaman ketika Jokowi menyatakan bahwa, hilirisasi ini bukan hanya untuk nikel, karena beliau berencana akan melakukan hilirisasi pada tembaga, kobalt, bauksit, dan bahan tambang lainnya
Namun, makin asing menekan, makin keras Jokowi bersikap agar kekayaan alam benar-benar bisa dinikmati oleh Indonesia.
"Karena itu, maka muncul boneka-boneka pihak asing, orang-orang lokal yang menyerang kebijakan hilirisasi tambang Jokowi dengan berbagai fitnah. Seolah-olah apa yang dilakukan Jokowi itu tindakan yang salah," ungkap Teddy.
Teddy membeberkan eksport nikel mentah, nilai ekspornya Rp 17 trilliun, sedangkan ekspor nikel bahan jadi, nilai eksportnya Rp 510 trilliun.
"Dengan hilirisasi, nilainya melonjak 30 kali lipat dibandingkan tidak hilirisasi. Tentu aneh dan tidak normal jika ada pihak lokal yang menentang dan menyerang keputusan Jokowi terkait hilirisasi. Bukankah hanya boneka yang mau melakukan hal-hal yang tidak normal tersebut?" pungkas Teddy.(mcr4/jpnn)
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk teguh dalam kebijakan hilirisasi pertambangan.
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi