Empat Alasan Yuddy Ngotot PHK PNS

Empat Alasan Yuddy Ngotot PHK PNS
Yuddy Chrisnandi. Foto: dok.JPNN.com

"Kinerja pelayanan publik pada sektor ekonomi harus ditingkatkan agar kemudahan berusaha mengalami perbaikan yang signifikan, perlu langkah terobosan dalam penataan aparaturnya," ucapnya.

Ketiga, aspek teknokratis. Rata-rata belanja pegawai secara nasional (APBN dan APBD) mencapai 33,8 persen  atau sebesar Rp 707 triliun lebih dari total belanja sebesar Rp 2.093 triliun lebih di APBN.

Bahkan belanja pegawai pemerintah kabupaten/kota, saat ini rata-rata lebih besar dari belanja publik. Ada sekitar 244 kabupaten/kota yang belanja pegawainya di atas 50 persen APBD. Karena itu, untuk memperbaiki perimbangan belanja pemerintah, khususnya pemerintah daerah, agar memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja publik, harus ada efisiensi belanja pegawai dan harus ada rasionalisasi pegawai.

Keempat, aspek geostrategis. “Sekarang kita sudah memasuk era Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana kompetisi bukan hanya antar negara (globalisasi 1.0) dan antar sektor swasta (globalisasi 2.0), tetapi juga sudah antar individu warga negara (globalisasi 3.0). Dalam kondisi seperti itu, tidak ada pilihan lain kecuali meningkatkan daya saing bangsa kita," paparnya. 

Disebutkan, jumlah PNS di Indonesia saat ini sekitar tiga persen dari jumlah penduduk. Pemerintah menilai angka tersebut masih terlalu tinggi, sehingga harus dipangkas.

"Rasio PNS di Indonesia idealnya 1,5 persen. Jumlah penduduk kita hanya 250 juta orang, jadi tidak perlu dilayani empat jutaan PNS," katanya.

Dia mengklaim, KemenPAN-RB telah melakukan perbandingan dengan negara-negara tentangga seperti Malaysia, Singapura, Tiongkok, dan lainnya. Bila jumlah PNS tidak dikurangi hingga ke angka 3,5 juta, dikhawatirkan negara akan mengalami kebangkrutan.

"Sebelum ketemu angka 3,5 juta, kami sudah melakukan hitung-hitung. Jumlah PNS yang kompetensinya kurang kan ada di jabatan fungsional umum. Nah jumlahnya itu sekitar 1,9 juta. Kalau diambil sejuta saja kan bisa mengurangi beban negara. Apa mau kita seperti Yunani yang mengalami kebangkrutan?" tandasnya.

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi ngotot akan tetap melakukan rasionalisasi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News