Empat Komite DPD Tolak Sentralisasi di RUU Ciptakerja

Menanggapi hal itu, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memang ingin mempercepat pembahasan RUU Cipta Kerja.
Mengingat RUU ini adalah reformasi paling positif di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, khususnya di bidang investasi dan perdagangan.
“Apalagi dalam resesi global, RUU ini memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia kondusif dan terbuka untuk bisnis. Ini penting di tengah sumber daya fiskal kita yang terbatas,” paparnya.
Airlangga mengakui pemerintah kurang dalam melakukan sosialisasi RUU tersebut sehingga menimbulkan beragam respons dari berbagai kalangan.
Namun, pihaknya tetap mendengar dan berusaha mengakomodasi semua masukan dari parlemen, baik dari DPR maupun DPD.
“Saya terima semua kesimpulan pendapat bapak ibu pimpinan Komite I hingga IV siang ini. Tentu pemerintah memperhatikan dan mengakomodasi,” kata ketua umum Partai Golkar itu. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
DPD menolak frasa dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yang ingin menarik kewenangan daerah ke pusat.
Redaktur & Reporter : Boy
- Anggota DPD RI Lia Istifhama: Penting Menganalisa Sikap Pemuda Terhadap Keberlangsungan Bangsa
- Buruh Jogja Gelar Aksi Besar-besar Peringati May Day, Ini Tuntutannya
- KPK Akan Periksa La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jawa Timur Setelah Penggeledahan
- Sultan Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade Remaja 2030
- Eks Staf Ahli Pertanyakan Proses Laporan Dugaan Suap Pimpinan DPD RI ke KPK
- Jamin Keselamatan Kerja Buruh, Senator Filep: Percepat Revisi UU SJSN & Ratifikasi Konvensi ILO 102/1952