Empat Komite DPD Tolak Sentralisasi di RUU Ciptakerja
Menanggapi hal itu, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memang ingin mempercepat pembahasan RUU Cipta Kerja.
Mengingat RUU ini adalah reformasi paling positif di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, khususnya di bidang investasi dan perdagangan.
“Apalagi dalam resesi global, RUU ini memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia kondusif dan terbuka untuk bisnis. Ini penting di tengah sumber daya fiskal kita yang terbatas,” paparnya.
Airlangga mengakui pemerintah kurang dalam melakukan sosialisasi RUU tersebut sehingga menimbulkan beragam respons dari berbagai kalangan.
Namun, pihaknya tetap mendengar dan berusaha mengakomodasi semua masukan dari parlemen, baik dari DPR maupun DPD.
“Saya terima semua kesimpulan pendapat bapak ibu pimpinan Komite I hingga IV siang ini. Tentu pemerintah memperhatikan dan mengakomodasi,” kata ketua umum Partai Golkar itu. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
DPD menolak frasa dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yang ingin menarik kewenangan daerah ke pusat.
Redaktur & Reporter : Boy
- Mendagri Tito Ingatkan Pemda Jangan Terlena Meski Inflasi Nasional Terkendali
- Wamendagri John Wempi Dorong Pemda Berikan Pelayanan Optimal Kepada Masyarakat
- Datangi Open House Lebaran di Rumah Prabowo, Ketua DPD LaNyalla Sembari Bernostalgia
- Fadel Muhammad: Kami Ingin DPD Mempunyai Keterlibatan dengan Pemda
- Usulan Peneriman CPNS dan PPPK Rejang Lebong Disetujui Pemerintah Pusat, Sebegini Formasinya
- Gambar Komeng