Eric Minta KPK Awasi Dana COVID-19 Pemkab Karawang
Kemudian, lanjut dia, ada 83 ribu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 76 ribu penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Karawang.
"Namun sampai saat ini belum ada transparansi informasi berapa jumlah yang sudah didistribusikan dan siapa saja yang menerima bantuan," tegasnya.
Selain itu, Eric juga mengkritisi komunikasi antara Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari yang kerap berseberangan dalam mengambil kebijakan.
Seperti penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Cellica menginginkan adanya penerapan PSBB yang diajukan oleh Pemprov Jabar, sedangkan Ahmad menentangnya.
"PSBB adalah salah satu protokol kesehatan untuk mengurai penyebaran Covid-19. Dan Kabupaten Karawang termasuk wilayah dengan angka peningkatan pasien positif yang cukup signifikan," tambah dia.
Sebelumnya KPK meminta tiga daerah di Jawa Barat, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Indramayu untuk merampungkan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
KPK mengatakan hal itu agar penyaluran Bansos terkait virus Corona tepat sasaran dan tidak adanya data ganda. (tan/jpnn)
Eric menilai permintaan KPK terhadap Pemkab Karawang untuk memperbaiki DTKS perlu ditindaklanjuti.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Kasus Korupsi Amarta Karya
- Usut Kasus Korupsi, KPK Panggil Senior Vice President Investasi PT Taspen
- Eks Penyidik KPK Minta Nurul Ghufron Mundur karena Terlibat dalam Mutasi ASN Kementan
- Lewat Monitoring KPK, Pj Gubenur Sumsel Soroti Pencegahan Korupsi
- Ingin Miskinkan Rafael Alun, KPK Serahkan Memori Kasasi ke Pengadilan