Eriko: Tolong Sampaikan ke Pak Presiden Kalau Tidak Mampu, Diganti

Legislator dari Dapil II DKI Jakarta ini meminta mulai dari Menkeu Sri Mulyani, OJK, BPS, BI, menyampaikan kepada presiden mengenai apa akar masalah dari semua ini.
Menurut Eriko, sebenarnya ada tiga persoalan yang memungkinkan dana ini tidak tersalurkan dengan cepat. Pertama, apakah data BPS benar atau tidak. Kedua, persoalan birokrasi.
“Betul tidak birokrasinya, sumber daya manusia memang mampu atau tidak di kementerian ini?” katanya.
Ketiga, kata dia, karena takut bermasalah dengan hukum. Untuk persoalan ini, lanjut Eriko, sebenarnya Ketua DPR Puan Maharani sudah mengundang dan melakukan pertemuan dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Dan BPK juga kami minta untuk jemput bola menempatkan orang untk mengawasi langsung di kementerian/lembaga. Jadi ada apa? Yang susah cari uang, (kok) memakai uang sulit? Aneh tidak ini? Aneh,” ujar Eriko.
Karena itu, Eriko meminta kepada Sri Mulyani dan lainnya menyampaikan kepada Presiden Jokowi, ada di mana persoalannya yang sebenarnya.
“Kalau memang orangnya tidak mampu, diganti,” tegasnya.
Dia melanjutkan, kalau memang ada data tidak benar, maka BPS harus membenarkannya.
Eriko PDIP geram karena penyerapan anggaran PEN baru sekitar 30 persen. Dia meminta Presiden Jokowi mengganti pejabat K/L yang tidak mampu menjalankan program untuk menyerap anggaran di masa Covid-19 ini.
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi