Fadel Siapkan Revolusi Biru
Sabtu, 21 Agustus 2010 – 12:43 WIB

Aksi demonstrasi yang kecewa atas sikap pemerintah Indonesia yang terlalu lembek terhadap Malaysia. FOTO : M Ali/jawa pos
Dia juga membantah jika ada yang mengatakan pengiriman nota protes terlambat dilakukan. Namun diakui, memang perlu waktu untuk berkoordinasi dengan instansi lain dalam menangani kasus ini. "Karena perlu koordinasi dengan TNI AL untuk bisa menentukan titik koordinat," imbuhnya.
Sedangkan anggota Komisi I DPR Mahfud Siddiq meminta masyarakat Indonesia harus tetap mengapresiasi langkah pemerintah termasuk kementerian Luar Negeri yang sudah mengeluarkan nota Protes. "Meski nota protes itu terlambat," ujar Mahfudz. Meski begitu, Mafudz menyayangkan hingga sejauh ini belum ada yang sepenuhnya meyakini bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi di wilayah Indonesia.
"Kalau yakin terjadinya di wilayah Indonesia, yang dilakukan seharusnya bukan nota protes. Tapi memroses secara hukum nelayan-nelayan itu. Malaysia yang melakukan ilegal fishing. Pemerintah Malaysia juga harus meminta maaf karena menyadera aparat resmi pemerintah Indonesia," ujar Mahfudz yang bakal menjadi ketua komisi I DPR tersebut.
Mahfudz nampaknya masih mengabaikan pernyataan Juru Bicara Kemenlu Faizasyah yang menyatakan bahwa dalam nota protesnya Kemenlu sudah mencantumkan titik koordinat yang memastikan bahwa para nelayan itu sudah berada di perairan Indonesia. "Nah, buktinya sampai sekarang masih menjadi wilayah abu-abu. Dan kasusnya pun menjadi abu-abu," ujar Mahfudz. Sementara DPR masih memendam kekecewaannya, Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad menyiapkan konsep Revolusi Biru untuk dunia kemaritiman Indonesia, Seperti apa? (sam/aj/jpnn)
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tetap bersikukuh bahwa pembebasan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang ditangkap Polisi
BERITA TERKAIT
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- BMKG Prakirakan Sebagian Besar Kota di Indonesia Berpotensi Hujan, Ini Wilayahnya
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Database BKN Ada yang Tak Bisa Jadi PPPK, Bantuan Rp 3 Juta Mengucur, Ini yang Terjadi
- Prof Nuh: Kepemimpinan Khofifah Sukses Mengatasi Kemiskinan
- 3 Kategori Honorer Tertutup Peluang jadi PPPK Paruh Waktu, Kena PHK
- Gema Waisak Pindapata Nasional 2025 Sukses Digelar, Menag Hingga Pramono Turut Hadir