Fadholi Bekerja Sama BKKBN Sosialisasikan Penanganan Stunting

jpnn.com, KENDAL - Untuk mempercepat penekanan angka stunting di wilayah Kendal, Jawa Tengah, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan anggota Komisi IX DPR RI Fadholi mendukung pemerintah memberi perhatian khusus terhadap penanganan stunting atau kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya.
Menurut Fadholi, kasus stunting di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak.
Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
“Saya mendorong pemerintah memberi perhatian khusus terhadap stunting ini. Sebab ini menyangkut masa depan penerus bangsa agar menjadi generesi yang sehat dan kuat," katanya dalam Sosialisasi pencegahan stunting, Penguatan peran serta mitra kerja dan stakeholder dalam implementasi kegiatan prioritas pembangunan keluarga.
Fadholi menambahkan upaya mendukung penanganan stunting ini di antaranya penambahan gizi kepada masyarakat.
Sebab, stunting terjadi karena kurangnya asupan gizi oleh masyarakat baik saat dalam kandungan hingga perawatan paska melahirkan.
“Problema keluarga juga terkadang bisa memperburuk kondisi stunting. Karenanya, pemerintah perlu melakukan pendampingan-pendampingan dalam upaya mengatasi stunting ini. Misalnya, bantuan peningkatan gizi kepada masyarakat,” ucap politikus Nasdem ini.
Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Ahmad Taufik terus mendorong program percepatan penurunan stunting.
BKKBN bekerja sama dengan anggota Komisi IX DPR RI Fadholi memberi perhatian khusus terhadap penanganan.
- Adinkes Dorong Pemanfaatan Dana Desa untuk Penuntasan Stunting
- Ahmad Luthfi Minta Fatayat NU Terlibat dalam Program Kecamatan Berdaya
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024