Fadli Sesalkan jika KSP Terlibat Pembentukan Relawan Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengkritik dugaan keterlibatan Kantor Staf Presiden (KSP) dalam pembentukan relawan pekerja untuk pemenangan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu menyayangkan jika sampai KSP terlibat politik praktis. “Kalau menurut saya itu sangat disayangkan. KSP ini lembaga yang dibiayai oleh APBN, tidak boleh ikut dalam partai politik apalagi kegiatan politik yang partisan,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/3).
Dia mengatakan KSP seharusnya menyiapkan segala sesuatu terkait dengan tugas-tugas presiden selaku kepala negara atau kepala pemerintahan. "Bukan (mengurus) calon presiden lagi,” katanya.
Menurut Fadli, tindakan ini bisa disebut sebagai abuse of power. Selain itu, ujar Fadli, berpotensi terjadi dugaan tindak pidana korupsi. "Bahkan, bisa terindikasi korupsi menggunakan uang negara untuk kegiatan parpol yang tidak seharusnya," papar dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai melaporkan rencana pembentukan relawan yang ditargetkan beranggotakan lima juta pekerja kepada Deputi IV KSP Bidang Komunikasi Politik, Eko Sulistyo.
Yorrys juga menyerahkan hasil rapimnas KSPSI terkait langkah-langkah ke depan dalam membentuk relawan pekerja untuk Jokowi.
“Sebelumnya kami sudah melapor kepada Kepala KSP (Moeldoko) sehingga beliau (Moeldoko) ikut monitor proses ini melalui Pak Eko (Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo)," ujar Yorrys di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (27/2).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kamis (1/3) di Istana Kepresidenan, Jakarta, membantah keterlibatan lembaganya dalam pembentukan relawan pekerja untuk Joko Widodo di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
Menurut Fadli, Kantor Staf Presiden (KSP) seharusnya menyiapkan segala sesuatu terkait dengan tugas-tugas presiden selaku kepala negara atau kepala pemerintahan
- RDP DPR, Cik Ujang Dorong Penguatan Otda Percepatan Pembangunan Tol Sumsel-Bengkulu
- Soal Pembayaran Tunggakan Triliunan TNI AL, Menhan Singgung Kebijakan Tersentralisasi
- RDP di DPR, Ahmad Luthfi Beberkan Konsep Pembangunan Jateng 5 Tahun ke Depan
- KPK Periksa 2 Anggota DPR Terkait Dugaan Tipikor Dana CSR Bank Indonesia
- Aboe Bakar: Kepala Daerah dari PKS Harus Selaras dengan Prabowo
- Fadli Zon Resmikan Nama Jalan Haji Usmar Ismail di Kawasan Jam Gadang