Fahri Hamzah: Cegah Penumpang Gelap yang Ingin Adu Domba KPK dengan Polri
jpnn.com, JAKARTA - Pemberantasan korupsi merupakan salah satu cita-cita reformasi dan jalan yang diharapkan oleh rakyat dalam mencapai kesejahteraan.
Berbagai instrumen hukum yang dilengkapi berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan serta lembaga khusus, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam perjalannya, banyak pihak merasa terusik karena merasa terganggu dengan pemberantasan korupsi. Mereka berupaya melemahkan sistem pemberantasan korupsi seperti mengadu domba antarlembaga yang membidanginya.
Menurut aktivis 98 Fahri Hamzah, antarlembaga penegak hukum perlu dipastikan bekerja bersama-sama. Perlu keharmonisan menaungi KPK, kepolisian, kejaksaan dan peradilan untuk dapat membumihanguskan korupsi dari Tanah Air.
Jika terdapat disharmoni antarpenegak hukum, kata dia, berpotensi diadu domba oleh pihak yang tidak ingin pemberantasan korupsi berjalan sistematis, terstruktur dan masif.
"Kalau kita izinkan lembaga ini saling menyerang maka tentu akan ada penumpang gelap yang tidak ingin pemberantasan korupsi dijalankan secara sistemik dan tuntas," katanya saat menjadi narasumber pada diskusi publik bertajuk Disharmoni Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Aula Student Center, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Selasa (14/11).
Fahri mengatakan KPK berikut pimpinannya saat ini bekerja jauh lebih profesional dari sebelumnya. Mereka bekerja di atas undang-undangnya yang sudah diperbaiki.
Jika kasus yang saat ini menjerat Ketua KPK Firli Bahuri terjadi sebelum UU KPK direvisi maka dapat menimbulkan cicak vs buaya IV.
Aktivis 98 Fahri Hamzah mengatakan antarlembaga penegak hukum di Indonesia harus dipastikan bekerja bersama-sama.
- OPM Sudah Duduki Wilayah Ini 3 Hari, TNI-Polri Lakukan Operasi Penyerangan, Hasilnya
- Letjen Richard Ungkap Kondisi Terkini Homeyo Setelah Diserang OPM 2 Hari Berturut-turut
- Sukses Tertibkan PSU Perumahan, Pemkot Denpasar Raih Penghargaan dari KPK
- KPK Menyita Kantor DPC NasDem di Sumut, Diduga Dibeli Pakai Uang Korupsi
- Saut Situmorang Desak KPK Transparan soal Peran Shanty Alda di Kasus Gubernur Malut
- Polri Pastikan Pelat Dinas ZZ Tetap Ikuti Aturan Ganjil Genap