Fahri Hamzah Jahat, Jahat....

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memicu kehebohan lantaran menyebut anggota DPR beloon. Reaksi pun bermunculan untuk menyerang balik politikus PKS itu.
Reaksi sinis juga muncul dari sesama wakil rakyat di Senayan. Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, termasuk yang melontarkan komentar sini tentang pernyataan Fahri.
Ruhut menyebut Fahri tengah memendam kekecewaan karena keinginannya agar DPR punya gedung baru ternyata kandas. Namun, Ruhut mengingatkan bahwa kalau hanya karena keinginan Fahri tentang proyek penataan ulang kompleks parlemen tidak disetujui Pesiden Joko Widodo, maka kekesalan itu semestinya tidak ditimpakan ke anggota DPR.
"Jangan gara-gara gedung jadi sebut beloon," kata Ruhut dengan nada nyinyir saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).
Sementara anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu menilai Fahri telah membuat pernyataan yang menghakimi. Padahal, katanya, Fahri sebagai pimpinan DPR harusnya melindungi dan menjaga martabat para wakil rakyat.
Adian pun menyebut Fahri telah berbuat jahat pada anggota DPR lainnya. "Itu jahat, jahat. Dia itu pimpinan DPR, bukan hakim," ujarnya.
Adian pun mengingatkan Fahri untuk meminta maaf atas pernyataan itu. Bahkan bila perlu Fahri dicopot dari posisinya sebagai sebagai wakil ketua DPR. "Harus diganti dong dia," ucapnya.
Sedangkan Ketua Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) Surahman Hidayat mengatakan, pihaknya baru bisa bertindak jika ada pengaduan. "Ya, kalau ada bukti, ada pengaduan, kita akan musyawarahkan dengan pimpinan," tuturnya.
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memicu kehebohan lantaran menyebut anggota DPR beloon. Reaksi pun bermunculan untuk menyerang balik politikus
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026