Fahri Hamzah: Perkuat Parlemen Undang-undangnya Harus Dipisah
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR Fahri Hamzah menginginkan penguatan lembaga parlemen.
Karena itu, dia mendorong aturan tentang lembaga MPR, DPR, DPD dan, DPRD dipisah. Tidak menjadi satu seperti UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sekarang ini.
"Jadi tidak digabung, karena itu mandat konstitusi," ujar Fahri di gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/6/2019).
BACA JUGA: Fahri Hamzah Geram ke Sri Mulyani, Begini Alasannya
Fahri mengusulkan pemerintah membuat juga UU khusus DPRD. Hal ini diyakini dapat memperkuat DPRD. "Supaya pengawasan di DPRD di daerah itu dilakoni oleh partai politik, tidak dilakoni oleh lembaga lain," katanya.
Fahri mengatakan, partai politik harus komitmen memperkuat DPRD sebagai wujud demokrasi di daerah. "Semakin kuat DPRD maka semakin kuat daerah terkontrol dalam penggunaan keuangan negara," ungkapnya.
Dia mengatakan draf UU mengenai aturan untuk masing-masing lembaga itu akan diajukan pada sidang paripurna terakhir nanti.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Khawatir dengan Masa Depan Kebebasan
Fahri mengusulkan pemerintah membuat juga undang-undang khusus DPRD, karena hal ini diyakini dapat memperkuat DPRD.
- Sarasehan Kehumasan MPR, Fadel Muhammad Menyapa Rakyat Gorontalo di Momen Idulfitri
- Lestari Moerdijat Harap Pengembangan Sektor UMKM Harus Sinergi dengan Potensi Desa
- Inilah Materi yang Didalami Penyidik KPK kepada Legislator dari Jambi
- Lestari Moerdijat: Penurunan Angka Urbanisasi Harus Konsisten Dilanjutkan
- Fadel Muhammad Berharap Tradisi Lebaran Ketupat di Gorontalo Dijaga Agar Jangan Punah
- Konflik Iran-Israel Memanas, Syarief Hasan Minta 2 Upaya Ini jadi Prioritas Pemerintah