Farhat: Setoran untuk Menteri, Bukan Ketum PKB

"Klien kami diancam kalau tidak setor bisa bahaya. Dadong yang SMS. Dadong menyatakan uang itu untuk pak Menteri," kata Farhat.

Setelah uang itu diterima, imbuh Farhat,  Dadong tidak membuat kuitansi tanda terima. "Karena alasannya buat apa buat kwitansi, karena uangnya buat pak Menteri. Uang awal di mobil, namun saat diperiksa sudah ada di ruangan Direktur Jendral (Kemenakertrans)," tambahnya.

Awalnya, lanjut dia, masalah itu tidak melebar, justru dari kedua pejabat Kemenakertrans tersebut keluarlah nama Menakertrans. "Berita Acara penahanan dan penyitaan itu jelas sebut nama pribadi dan jabatannya. Sekarang Nyoman dan Dadong lempar badan  seolah-olah mereka ini adalah korban pak Menteri yang tidak bertanggungjawab," katanya.

Menurutnya, kliennya tidak pernah setor 10 persen untuk Banggar DPR. "Tapi, unsur paksaan dan pemerasaan itu ada, ini dibuktikan SMS dan rekaman telepon."