Fasilitas DPR RI Lebihi Dewan AS

Bahkan dalam prakteknya, para staf ahli anggota dewan Indonesia dipasok dari pengurus pusat partai politik masing-masing yang secara objektif tidak memiliki kompetensi untuk memberikan kajian dan masukan tentang masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. "Praktek yang sama juga terjadi di sejumlah kementerian yang menterinya berasal dari kader parpol," imbuh Cecep.

Sungguh demikian, Cecep tidak sepenuhnya menyalahkan para anggota DPR, sebab terpilihnya mereka itu semua justru karena produk sebuah sistem yang memang cenderung korup dan tidak berpihak untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan.

"Ini semua bermula dari produk undang-undang yang dilahirkan untuk kepentingan sesaat partai berkuasa atau mayoritas. Perdebatan tidak lagi dihargai karena suara mayoritas anggota dewan dinilai sebagai kebenaran, padahal suara mayoritas itu cenderung membela kepentingan kekuasaan," pungkasnya.(fas/jpnn)