FHI: Pemerintah Harus Beri Sanksi Daerah yang Terus Terima Honorer

FHI: Pemerintah Harus Beri Sanksi Daerah yang Terus Terima Honorer
Honorer K2 Batam. Foto ilustrasi: cecep mulyana / batampos.co.id / JPG

jpnn.com, JAKARTA - Forum Honorer Indonesia (FHI) tetap konsisten dan berkomitmen untuk terus memperjuangkan honorer agar menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Mereka meminta seluruh tenaga honorer di daerah terus berjuang dan melakukan konsolidasi organisasi untuk merapatkan barisan serta persatuan lintas organisasi.

"Seluruh honorer jangan terpecah belah, tetap solid walaupun beda organisasi. Ingat, tujuannya sama, yaitu berjuang demi peningkatan status dan kesejahteraan tenaga honorer," terang Dewan Pembina Pusat FHI Hasbi kepada JPNN, Selasa (18/6).

BACA JUGA: FHI Desak MenPAN-RB Bawa Tuntutan Honorer ke Jokowi

Dia menilai tenaga honorer merupakan permasalahan nasional. Apalagi jumlahnya honorer mencapai jutaan, baik tenaga K2, K1, dan nonkategori.

Oleh karena itu, dibutuhkan keseriusan pemda dan pusat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui kebijakan di tingkat daerah maupun nasional.

"Siapa pun presiden, wakil rakyat di DPR, dan DPD RI yang terpilih agar penyelesaian masalah tenaga honorer menjadi agenda prioritas dalam tata kelola birokrasi dan aparatur sipil negara lima tahun ke depan," tuturnya. 

FHI meminta pemerintah untuk melakukan pendataan jumlah seluruh tenaga honorer di seluruh Indonesia dari semua kategori.

Forum Honorer Indonesia (FHI) tetap konsisten dan berkomitmen untuk terus memperjuangkan honorer agar menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News