FHI: Pemerintah Harus Beri Sanksi Daerah yang Terus Terima Honorer

FHI: Pemerintah Harus Beri Sanksi Daerah yang Terus Terima Honorer
Honorer K2 Batam. Foto ilustrasi: cecep mulyana / batampos.co.id / JPG

Dengan demikian, pemerintah mempunyai pangkalan data untuk membuat kebijakan strategis maupun dalam melakukan pemetaan dan pendistribusian kepegawaian sehingga tidak terjadi penumpukan.

Selain itu, tambah Hasbi, pemerintah pusat harus tegas memberikan sanksi kepada daerah yang terus-menerus menerima tenaga honorer hingga menyebabkan terjadinya penumpukan dan menjadi beban daerah dan negara dari tahun ke tahun. (esy/jpnn)


Forum Honorer Indonesia (FHI) tetap konsisten dan berkomitmen untuk terus memperjuangkan honorer agar menjadi pegawai negeri sipil (PNS).


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News