FHI: Pemerintah Harus Beri Sanksi Daerah yang Terus Terima Honorer
Selasa, 18 Juni 2019 – 14:54 WIB

Honorer K2 Batam. Foto ilustrasi: cecep mulyana / batampos.co.id / JPG
Dengan demikian, pemerintah mempunyai pangkalan data untuk membuat kebijakan strategis maupun dalam melakukan pemetaan dan pendistribusian kepegawaian sehingga tidak terjadi penumpukan.
Selain itu, tambah Hasbi, pemerintah pusat harus tegas memberikan sanksi kepada daerah yang terus-menerus menerima tenaga honorer hingga menyebabkan terjadinya penumpukan dan menjadi beban daerah dan negara dari tahun ke tahun. (esy/jpnn)
Forum Honorer Indonesia (FHI) tetap konsisten dan berkomitmen untuk terus memperjuangkan honorer agar menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
BERITA TERKAIT
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Daftar Nama Keluar
- Ketua Forum Honorer Bersuara Lantang, Menolak jadi PPPK Paruh Waktu
- Honorer 8 Tahun Bekerja Ikut Seleksi PPPK, Dicoret gegara Tergiur Uang Haram
- Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu atau Ikut Seleksi CPNS
- Khusus Honorer Ini Tetap Bekerja Meski Gagal PPPK 2024, Alhamdulillah
- Jadwal Tes PPPK Tahap 2 di 53 Tilok Sudah Keluar, Segera Cetak Kartu Peserta