FPI Dibubarkan, Mahfud MD Menyampaikan Perintah kepada Seluruh Aparat
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Front Pembela Islam (FPI) tetap melakukan pelanggaran ketertiban dan keamanan.
Aktivitas itu dilakukan meski status FPI sudah tidak diakui negara per 21 Juni 2019.
"Organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya," kata Mahfud MD dalam keterangan resmi yang disiarkan akun Youtube Kemenko Polhukam, Rabu (30/12).
Lebih lanjut, kata Mahfud, pemerintah pun bersikap atas tindakan FPI yang tetap melakukan pelanggaran pada saat statusnya tidak diakui negara.
Pemerintah telah melarang setiap aktivitas FPI di Indonesia dengan mengacu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82/PUU-11/2013 tertanggal 23 Desember 2014.
"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI, karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas (organisasi kemasyarakatan) maupun sebagai organisasi biasa," ungkap dia.
"Jadi dengan larangan ini, (FPI) tidak punya legal standing. Kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada," tutur dia.
Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri dan tiga pimpinan lembaga tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.
Mengumumkan FPI dibubarkan pemerintah, Mahfud MD menyampaikan perintah kepada seluruh aparat di pusat dan daerah.
- Mahfud MD, Ketua MA hingga Ketua THN Amin Baca Puisi di HBH IKA UII
- Mahfud: Sepanjang Sejarah MK, Kalau Menyangkut Pemilu, Tidak Pernah Dissenting Opinion
- Gugatannya Ditolak MK, Mahfud MD Menerima dengan Lapang Dada
- 5 Tuntutan 3 Ormas Islam, Nomor 2 Meminta 8 Hakim MK Tobat
- 4 Menteri Bakal Dihadirkan di Sidang MK, Mahfud: Silakan Saja
- Presiden seperti Pimpinan Mafia Jika Pakai Kekuasaan Demi Kepentingan Pribadi