FPI

HRS mengisi kepemimpinan oposisi yang vakum di Indonesia. Ketika partai-partai politik kehilangan fungsinya sebagai pengontrol kekuasaan, ketika parlemen gagal memainkan peran untuk melakukan checks and balances, ketika para politisi lebih memilih berkoalisi ketimbang beroposisi, HRS mengisi void itu.

Kalangan kelas menengah yang biasanya menjadi sumber gerakan demokratisasi, tidak terdengar kiprahnya lagi. Korporatisme negara mencengkeram sangat kuat sehingga kelas menengah menjadi mandul.

Intelektual kampus tidak berani bersuara, atau kalau bersuara hanya sayup-sayup nyaris tak terdengar.

Gerakan mahasiswa yang menjadi engine penggerak demokrasi ditutup dengan sangat rapat. Ruang protes ditutup rapat. Lima mahasiswa Solo yang membentangkan plakat dalam kunjungan Jokowi (13/9) langsung diamankan polisi.

Protes jalanan melalui mural sindiran pun diberangus dengan cepat.

Tak bisa dimungkiri, pengadilan terhadap HRS adalah pengadilan yang tidak netral dari pengaruh politik. Keputusan hakim untuk memenjarakan HRS sampai 2024 dianggap sebagai upaya membungkam HRS, supaya tidak menjadi nuisance yang merecoki agenda elite dan oligarki politik pada 2024.

Banding sudah dipatahkan. Upaya hukum lain mungkin tetap menemui jalan buntu. Namun, spirit oposisi HRS sulit dihentikan begitu saja. Dalam sejarah pergerakan politik di mana pun di seluruh dunia, pemenjaraan tidak bisa menghentikan atau mematikan sebuah gerakan politik. Malah sebaliknya, gerakan politik akan makin membesar karena pemenjaraan tokohnya.

Semua pejuang kemerdekaan di Indonesia dan di seluruh dunia pernah masuk penjara. Tidak ada satu pun pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tidak pernah merasakan penjara atau pengasingan.