FPKB Dorong Lahirnya UU Kebudayaan

Ia menambahkan, hal ini terjadi di semua ranah dan menyebabkan terjadinya degradasi nilai.  Karenanya, lanjut Hanif, masalah-masalah itu harus disiasati. Salah satunya dengan pembentukan Rancangan Undang-undang Kebudayaan.

Kendati tidak mudah,  Hanif meyakini RUU ini untuk mengatur dan membuat mudah dalam mengatasi masalah kebudayaan. Hanif mengatakan, ada dua hal pokok yang harus dipastikan dalam RUU Kebudayaan itu.

"Pertama, RUU Kebudayaan harus menegaskan jaminan terhadap kebebasan yang sudah ada dalam konstitusi. Jangan sampai dengan adanya RUU Kebudayaan ini orang jadi merasa dibatasi, kreativitasnya memeroleh kendala struktural dari negara,” ujar Hanif.

           

Hal kedua adalah peran atau fasilitasi pemerintah dalam proses kebudayaan yang ada di masyarakat juga harus jelas. "Dengan RUU ini diharapkan pemerintah lebih menegaskan posisinya dari proses kebudayaan yang ada di Indonesia," pungkasnya.(boy/jpnn)