JPNN.com 
Fraksi PKS DPR Bersama Jusuf Kalla Bahas Demokrasi dan Kebangsaan
Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi.
Maka di situlah terjadinya penurunan demokrasi, sebaliknya korupsi jadi naik.
Pak JK juga menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Sebab, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.
“Harus ada check and balances, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden (Jokowi) mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” ujarnya.
JK menilai keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. “PKS sebagai partai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.
Siti Zuhro mengatakan bahwa demokrasi Indonesia memerlukan perbaikan subtantif.
Pertama, pembangunan Indonesia harus didasarkan atas kemajemukan sebagai kekuatan.
Jusuf Kalla menilai masalah utama dalam demokrasi disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri.
- Sekjen PKS Apresiasi Kepedulian Gubernur Kaltim pada Pendidikan
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Bersama Koalisi Pemerintah, PKS Makin Kukuh Melayani & Membela Rakyat
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- PKS Instruksikan Kader di Pos Menteri & Kepala Daerah Menyukseskan Program Prabowo
