Fraksi PKS Tertinggi, Fraksi PAN Terendah

JAKARTA -  Kepatuhan para wakil rakyat untuk melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut dipertanyakan. Dari 560 anggota DPR yang dilantik pada 1 Oktober 2009 lalu, belum semua melaporkan hartanya ke KPK.

Juru bicara KPK, Johan Budi mengungkapkan, hingga kini masih 128 anggota DPR yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat/Penyelenggara Negara (LHKPN0 ke KPK. “Jadi belum seluruhnya melaporkan LHKPN,” ujar Johan di KPK, Selasa (13/7).

Berdasarkan data dari Direktorat LHKPN KPK, tercatat bahwa politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kini duduk di kursi DPR periode 2009-2014, mayoritas sudah melaporkan LHKPN. Dari data KPK, 92,98 persen  dari 57 anggota FPKS sudah menyerahkan LHKPN. Sisanya, hanya empat anggota FPKS saja yang belum melaporkan hartanyua.

Sedangkan untuk PDIP, 91,49 persen dari 94 anggotanya (86 orang) sudah lapor ke KPK. FPDIP tinggal menyisakan delapan anggotanya yang belum lapor.