Freeport Bandel, Pemerintah Diminta Tegas
Selain itu, dalam surat tersebut, Freeport meminta nilai saham dihitung mengacu pada harga pasar wajar hingga 2041.
Pemerintah hanya mau menghitung sampai kontrak Freeport berakhir pada 2021.
’’Harganya terlalu tinggi dan Freeport memperhitungkan skema tersebut. Akibatnya, pemerintah tidak akan mampu membeli divestasi saham mereka,’’ terangnya.
Negosiasi cukup alot itu membuatnya meminta pemerintah sebaiknya tidak memperpanjang kontrak PT FI pada 2021.
Dia optimistis pemerintah Indonesia mampu mengelola pertambangan yang ditinggalkan PT FI.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno memberikan sinyal bahwa divestasi 51 persen saham milik PT FI akan dicaplok Inalum tanpa holding BUMN tambang.
Menanggapi itu, Sekretaris Perusahaan PT Inalum (Persero) Ricky Gunawan menuturkan, saat ini perseroan masih menunggu keputusan pemegang saham untuk langkah selanjutnya mengenai rencana pembelian saham PT FI. (vir/c14/sof)
Negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Freeport terancam menemui jalan buntu.
Redaktur & Reporter : Ragil
- Pemerintah Harus Tolak Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Freeport
- Kisah Berpuasa di Tambang Bawah Tanah PTFI
- Sesuai Rencana, Smelter Freeport Gresik Beroperasi Juni 2024
- Kunker ke PTFI, Tim KLHK & Bappenas Tanam Rumput Endemik di Ketinggian 4.300 Mdpl
- Masyarakat Dukung Percepatan Pengesahan AMDAL PTFI
- Berkat Program Pendampingan, Sejumlah UMK Binaan Grup MIND ID Ikuti Pameran Nasional