Gaji Guru Honorer Belum Ada Kepastian

“Kalau ada kabupaten/kota yang berbaik hati mau mengakomodasi, lebih baik. Toh, yang diajar juga anak-anak daerah itu,” terang Sutomo.

Dalam rapat koordinasi pengurus PGRI se-Kaltim di Samarinda, November lalu, salah satu SMA/SMK di Kaltim ada yang guru PNS-nya hanya dua orang. Adapun itu, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Selebihnya, guru honorer. Bila kondisinya guru honorer tak diakomodasi, sekolah tersebut terancam tutup.

Dia juga mengkritisi wacana guru honorer diseleksi dan dihitung ulang. Menjadi pertanyaan, ada jaminan atau tidak pasti diakomodasi pemprov. Jika hanya sebatas pendataan untuk mengetahui kebutuhan riil, menjadi percuma.

Menurutnya, dalam persoalan ini, pihaknya lebih condong agar pemerintah kabupaten/kota tak lepas tangan begitu saja. “Kalau masa bodoh diserahkan ke provinsi, ya dilematis,” tuturnya.

Namun, dia meyakini, beberapa kabupaten/kota masih memiliki kepedulian untuk menyiapkan anggaran bila seandainya ada guru honorer yang tidak tertampung pemprov.

PGRI terang dia, dalam waktu dekat merencanakan melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD Kaltim. “Menyampaikan kondisinya bahwa seperti ini,” ucap dia. (ril/rom/k15/sam/jpnn)