Gaji ke-13 Ditahan, SD Inpres Mogok

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sabu Raijua, Jusuf Dominggus Lado yang dihubungi per telepon selularnya menyesalkan tindakan Dinas PKPO dengan menahan gaji para kepala sekolah dan bendahara dana BOS. Dirinya mengatakan, gaji ke-13 merupakan hak setiap PNS yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga jika ada kebijakan dari Dinas PKPO dengan penahanan gaji ke-13 akan merugikan orang lain.

"Kalau memang mereka melakukan pelanggaran disiplin dan ada surat tertulis baru dilakukan tindakan penahanan gaji. Karena gaji ke-13 ini diberikan oleh pemerintah pusat dengan pertimbangan bahwa kebutuhan PNS pada bulan Juli sangat tinggi dengan biaya masuk sekolah bagi anak-anak mereka. Kalau tindakan penahanan gaji dilakukan oleh dinas, saya pikir itu tindakan yang tidak manusiawi, karena tidak ada kaitan antara pertanggungjawaban dana BOS dengan penahanan gaji ke-13. Kan ada sanksi lain yang bisa diterapkan bukan dengan cara menahan gaji," pungkasnya. (kr9/ays)