Gaji Presiden Mengacu Negara Lain

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepertinya tidak ingin rencana kenaikan gaji presiden menjadi polemic atau perdebatan. Sekjen Kemenkeu Mulia Panusunan Nasution menyatakan, penyesuaian gaji presiden maupun delapan ribu pejabat lainnya tetap akan menggunakan sejumlah acuan. Selain beban kerja dan bobot tanggung jawab, penyesuaian (baca: kenaikan gaji) tersebut juga mengacu pada gaji jabatan serupa di negara-negara lain.

Penghasilan itu juga mempertimbangkan bidang tugas setiap jabatan. "Tentu, (kenaikan gaji dari) satu jabatan dengan jabatan lain juga melihat besarnya nilai dari jabatan itu. Juga dilakukan perbandingan, baik dengan sektor yang berdekatan maupun dengan negara-negara lain. Semua sudah dilakukan kajian-kajian," kata Mulia kepada wartawan di kantornya tadi malam (26/1).

Mulia menjelaskan, kajian mengenai struktur gaji pejabat telah lama dilakukan. "Itu sudah didahului dengan kajian sesuai tugas, bobot, dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat negara. Acuannya,  tentu, adalah presiden sebagai pejabat paling tinggi. Lalu, Wapres sampai pejabat pusat dan daerah, kemudian disesuaikan dengan nilai dari jabatan-jabatan itu," tutur Mulia.

Soal alokasi dana kenaikan gaji, dia memastikan tidak akan menambah anggaran dalam APBN. Sebab, penyesuian gaji pejabat sudah diperhitungkan dalam APBN 2010. "Itu kan sudah masuk dalam program pemerintah yang dimasukkan di APBN," ujar dia. Dalam APBN 2010, memang telah ditambahkan anggaran belanja pegawai Rp 18 triliun. Namun, dalam penyusunannya, tidak dirinci anggaran untuk remunerasi pegawai dan pejabat negara.