Galang Sejuta Dukungan untuk Reformasi Polri

Sekitar pukul 16.15, mereka lantas berbaris di tangga depan sembilan pilar gedung MK untuk berorasi bergantian. Anggota Dewan Etik ICW Dadang Trisasongko menyampaikan prihatin dengan performa Polri. Lembaga penegak hukum pimpinan Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) itu tidak transparan dan kredibel. Itu terbukti dalam penyelesaian kasus rekening gendut yang terkesan "dipetieskan". "Kita harus ambil bagian terhadap penyelamatan Polri," katanya.

Hal senada diungkapkan pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Bambang Widodo Umar. Menurut dia, Polri bermasalah secara profesionalitas dan institusi. Dari sisi profesi, Polri telah berbohong dengan menyatakan memiliki rekaman pembicaraan antara Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan terdakwa Anggodo Widjojo. Sejumlah kasus juga dibiarkan menggantung. Yakni, pengusutan rekening gendut para jenderal polisi dan mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan.

Secara institusi, kata Bambang, Polri juga bermasalah. "Institusi yang tak lepas dari Presiden. Kalau presiden membiarkan persoalan polisi, rakyat yang akan jadi korban. Apabila hukum dipakai alat kejahatan, rusaklah republik ini," kecamnya.

Wakil Koordinator Kontras Haris Azhar menambahkan, Polri justru lebih banyak terjebak kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat miskin, Polri lebih gampang mengedepankan kekerasan yang cenderung militeristik. Karena itu, tak heran bila kasus pelanggaran HAM didominasi aparat kepolisian.