Gandeng BPK, Misbakhun Terus Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Pemda
Misbakhun dalam kesempatan itu juga memuji Pemkot Pasuruan yang selama tiga tahun berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Anggota BAKN DPR itu akan mengapresiasi capaian tersebut dengan terus memperjuangkan kepentingan Pasuruan di tingkat pusat.
“Saya ditunjuk oleh bapak dan ibu sekalian untuk menjadi wakil bapak ibu di DPR, sehingga dengan tanggung jawab yang sangat besar ini, bagaimana kemudian daerah pemilihan saya mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat,” kata Misbakhun.
Pada kesempatan sama, Gus Ipul mengaku bangga karena Kota Pasuruan dipilih menjadi lokasi untuk sosialisasi itu.
Menurut dia, sosialisasi itu merupakan cara untuk membangun pengetahuan dan persepsi bersama tentang peran dan fungsi BPK dalam rangka memperkuat sistem keuangan negara.
“Harapannya ini semua akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada negara dan masyarakat dalam rangka mewujudkan Pasuruan Kota Madinah,” kata Gus Ipul.
Mantan wakil gubernur Jatim itu juga bersyukur karena Pemkot Pasuruan selama tiga tahun berturut memperoleh WTP dari BPK.
Gus Ipul pun mengajak para aparatur sipil negara (ASN) di Kota Pasuruan menindaklanjuti rekomendasi BPK.
“Saya ajak para ASN untuk terus berprestasi. Setiap rekomendasi yang diberikan dari BPK, temuan-temuan itu kita bahas di dalam rapat dan membuat perencanaan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti,” ujarnya. (boy/jpnn)
Misbakhun terus mendorong pemda mengedepankan transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik mapun keuangan.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
- Sampaikan Catatan Kritis, Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Revisi UU TNI
- Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Revisi UU TNI Kembalikan Dwifungsi ABRI
- TB Hasanuddin Tegaskan Pulau di Indonesia Tidak Boleh Diperjualbelikan
- Konon Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah SNI, Alamak
- Atasi Permasalahan Mendasar Dunia, Putu Supadma Rudana Prakarsai Kaukus Air di DPR RI
- KPK Mulai Proses Vendor Pengadaan Rumah Jabatan DPR