Ganjar Pranowo Buka Layanan Aduan Pungli Sekolah di Jateng
jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat perihal kanal aduan untuk mencegah pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah.
Ganjar mengatakan bagi warga yang menemukan pungli terhadap siswa di SMA, SMK, dan SLB Negeri dapat melapor melalui WhatsApp di nomor 082329615325, atau melalui akun Instagram @pdkjaateng atau melalui LaporGub!.
"(Pungli) sudah dihandle. Aturan itu sudah lama, maka kalau tidak ada yang menjauhkan (pungli) ya saya ambil tindakan," ujar Ganjar dalam siaran persnya, Jumat (14/7).
Berdasarkan data LaporGub!, total aduan pungutan di lingkungan sekolah per kabupaten dan kota sejak 1 Januari hingga 10 Juli 2023, sebanyak 284.
Dari total aduan tersebut, sebanyak 152 aduan telah selesai diproses, sebanyak 69 dalam tahap verifikasi, sebanyak 45 dalam progres, 17 aduan masuk kategori spam, dan 1 aduan belum dijawab.
Ganjar menjelaskan beberapa pungutan yang dikategorikan sebagai pungli antara lain, uang gedung, SPP, infak, wisata, wisuda, dan jenis pungutan lain.
Pengadaan seragam hanya boleh dilakukan secara mandiri oleh siswa, orang tua, dan wali siswa. Tidak diperbolehkan pengadaan seragam sekolah melalui satuan pendidikan, koperasi sekolah, guru, organisasi, lembaga sekolah, penunjukan toko maupun paguyuban.
Merujuk dari kasus pungli temuan Ganjar yang dilakukan pihak SMK Negeri 1 Sale Rembang, banyak pihak yang langsung mengapresiasi sikap dan ketegasan Ganjar.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo membuka layanan pengaduan pungutan liar (pungli) bagi sekolah di wilayahnya.
- Menanti Keberlanjutan Program Merdeka Belajar di Era Prabowo-Gibran
- Dambakan Keselarasan dengan Pusat, Petani Jateng Dukung Sudaryono Jadi Gubernur
- REFO Sukses Gelar G-Schools Indonesia Summit 2024
- BRI Peduli Ini Sekolahku jadi Wujud Nyata Komitmen Memajukan Pendidikan Indonesia
- Buwas Curiga, Penghapusan Pramuka dari Ekskul jadi Upaya Melemahkan Indonesia
- Hadiri Sidang Putusan PHPU Pilpres 2024 di MK, Ganjar Singgung Kemerdekaan Hakim