Ganjar Pranowo Minta Pemerintah Tunda Impor Beras
Menurutnya, lebih baik pemerintah menghitung ulang ketersediaan atau stok beras yang ada.
“Hati-hati betul dengan data yang baik agar dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, termasuk Badan Pangan Nasional mereka menghitung dan memberikan informasi itu kepada masyarakat,” ujarnya.
Perhitungan harus dilakukan dengan baik. Misalnya jika kebijakan impor terlaksana, berasnya kapan tiba di Indonesia.
Dia mengatakan pemerintah juga bisa mesti menghitung masa panen dari padi yang ditanam para petani.
“Saya lebih setuju sebenarnya bisa menjamin mereka, petani ini untuk dijamin harga jualnya sehingga Bulog bisa dikasih kapasitas yang lebih besar dan kemudian petani bisa mendapat keuntungan yang wajar,” tegasnya.
Terlepas dari isu impor beras, Ganjar menilai ini momentum yang tepat untuk mengembangkan diversifikasi pangan Indonesia.
Faktanya, kata Ganjar, saat ini Indonesia bisa tidak bergantung pada beras.
“Kalau kita bicara beras analog kita sudah bisa buat, terus kita punya umbi-umbian yang cukup banyak dan masih bisa diolah maka ini momentum termasuk sagu. Ini momentum untuk kita bisa tidak bergantung hanya dengan beras karena impor ini selalu menarik untuk para pedagang,” ucap Ganjar.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menanggapi kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah pusat.
- Eks Anak Buah Sebut Program SYL Bantu Melahirkan 60 Ribu Petani Milenial
- Kemenperin Ungkap Penyebab Menumpuknya Kontainer di 2 Pelabuhan Besar Ini
- Prioritaskan Kemajuan Petani, Sudaryono Modali KWT Magelang Belanja Benih dan Bibit
- Uni Irma Apresiasi Respons Cepat Mentan Amran Bantu Petani Korban Galodo Sumbar
- Pastikan Arus Barang Lancar, Menko Airlangga Minta Instansi di Pelabuhan Bekerja 24 Jam
- Begini Respons Bea Cukai soal Relaksasi Kebijakan Larangan Pembatasan Barang Impor