Gara-Gara Elpiji, 'Oneng' Sebut SBY Raja Tega

Gara-Gara Elpiji, 'Oneng' Sebut SBY Raja Tega
Rieke Diah Pitaloka.

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyebut pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemerintahan yang tega membuat susah rakyat. Yang terakhir adalah adalah kenaikan harga LPG (elpiji) kemasan 12 kilogram hingga 67 persen.

Menurut Rieke, saat ini bukan waktunya bagi pemerintah untuk saling menyalahkan terkait kenaikan harga LPG 12 kg yang diberlakukan Pertamina. Menurutnya, pemerintah tak semestinya saling menuding karena sudah jelas keputusan menaikkan harga elpiji tak memberi ruang kompromi bagi rakyat.

"Kenaikan LPG tanpa mendengarkan realita dampak bagi kehidupan rakyat, sungguh menunjukan Pemerintah SBY Raja Tega," kata Rieke dalam siaran pers tang diterima JPNN, Minggu (5/1) malam.

Pada tahun 2013, ujar Rieke, pemerintahan SBY menaikan harga BBM lebih dari 40 persen. Kebijakan lain yang menambah beban rakyat adalah kenaikan Tarif Dasar Listrik sebesar 15 persen. Efek domino tentu saja terjadi, mulai dari ongkos transportasi naik, ongkos produksi naik, hingga diikuti lonjakan  harga kebutuhan pokok.

Selain itu, lanjut Rieke, turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga membuat mayoritas bahan pangan yang sebagian besar impor semakin mahal.  "Tak heran jika dolar naik, harga tempe pun ikut naik, karena kedelai impor pun harga belinya meroket," tegas anggota Komisi IX DPR itu.

Pemeran Oneng di sinetron Bajai Bajuri itu menambahkan, kebijakan pemerintah SBY tak sejalan dengan kenaikan upah pada tahun 2014 yang rata-rata hanya 10. Angka itu tak seimbang dengan kenaikan kebutuhan pokok. Bahkan, katanya, kenaikan harga LPG sebesar 67 persen di awal tahun pun ibarat pukulan telak dari pemerintah kepada rakyat sendiri.

"Kenaikan harga LPG diputuskan saat DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga tak ada persidangan yang bisa langsung mengkritisi kebijakan pahit tersebut," sesalnya.

Rieke juga mempertanyakan alasan Pertamina menaikkan harga elpiji karena tak mau rugi. "Yang jadi pertanyaan kalau memang Pertamina rugi, apakah rakyat yang salah? Apakah solusi kerugian itu dengan mencekik rakyat yang tak memiliki posisi tawar? Ketika Pertamina untung tak ada pengumuman kepada rakyat," katanya. (fat/jpnn)

JAKARTA - Politikus Partai PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyebut pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemerintahan


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News