Gatot Dituding Jadikan Inalum Ajang Kampanye

Nasril berharap Gatot mematangkan dulu konsepnya di tingkat lokal, bersama kepala daerah 10 kabupaten/kota. "Wacana sih boleh-boleh saja, tapi argumennya harus kuat. Jangan asal nyebut angka. Karena ini (Inalum, red) bukan harta karun, bukan pampasan perang," cetus Nasril.

Yang perlu dilakukan Gatot saat ini, kata Nasril, mencari informasi ke pemerintah pusat, bagaimana model pengelolaan Inalum pasca 2013 mendatang. "Apakah akan dikelola BUMN baru, ataukah melikuidasi Antam dan Krakatau Steel misalnya untuk dibentuk perusahaan baru yang mengelola Inalum. Kalau dikelola BUMN baru, apakah nanti mau share saham dengan pemda? Itu dulu yang mesti dia lakukan," saran Nasril.

Namun prinsipnya, Nasril menyatakan ikut mendorong pemda, baik pemprov dan 10 kabupaten/kota di sekitar Inalum, ikut mendapatkan share saham. Kalau nanti dibentuk BUMN baru, Nasril sebagai anggota Komisi VI DPR asal Sumut, berjanji akan mendorong agar BUMN baru itu mau membagi sahamnya ke pemprov dan pemkab/kota dimaksud.

Seperti diberitakan, saat ini proses nego pemerintah RI dengan Nippon Asahan Aluminium (NAA) masih berproses. Menteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan, kontrak NAA tidak akan diperpanjang. Dengan demikian, 58,87 saham yang selama 22 tahun dikuasai  NAA, akan dikuasai pemerintah RI, yang selama ini sudah mendapat 41,13 persen saham Inalum.