Gedung Baru DPR Jalan Terus

Dia menambahkan, jika kenyataannya nanti wacana pemindahan ibu kota terealisasi, gedung baru nanti pun tidak akan sia-sia. Gedung tersebut bisa dijadikan museum parlemen. "Jangan kita menunda sesuatu yang harus kita lakukan hanya karena menunggu pemikiran masa depan," tuturnya. Dalam waktu dekat, rencana pembangunan gedung baru itu disosialisasikan kembali. "Kami akan panggil para anggota fraksi untuk membahas hal ini," tandasnya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti kecewa terhadap perkembangan tersebut. Menurut dia, protes masyarakat sudah diabaikan. Pernyataan ketua DPR itu mengesankan semua proyek atau agenda yang sudah dijadwalkan di parlemen sebagai rencana strategis (renstra) tidak bisa dihentikan. "Seolah-olah kalau DPR sudah memutuskan, semua tidak boleh dibatalkan," kritik Ray.

Dia mengingatkan, DPR merupakan lembaga publik. Karena itu, protes publik terhadap segala keputusan DPR seharusnya lebih diprioritaskan untuk mendapat perhatian daripada alasan-asalan legal formal yang dibuat parlemen sendiri."Mestinya tidak boleh ada pernyataan seperti itu (dari ketua DPR, Red). Sebab, itu berarti DPR ini bukan wilayah yang bisa diutak-atik publik," tegasnya. Dengan nada menyindir, Ray menyebut Marzuki Alie sangat tidak paham terhadap konsep protes publik.

"Setiap keputusan publik seharusnya dibatalkan kalau ada gugatan keras dari publik. Ini logikanya sudah terbolak-balik," kata Ray. Apalagi, proses pembuatan kebijakan pembangunan gedung baru DPR tersebut tidak melalui konsultasi publik yang cukup masif.