Geledah DPR, KPK Angkut Tiga Kardus Barang Bukti
Kamis, 19 Maret 2009 – 06:14 WIB

Foto: Mustafa Ramli/Jawa Pos
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri keterlibatan orang-orang di belakang anggota DPR Abdul Hadi Djamal. Rabu (18/3), mereka menggeledah ruang kerja Abdul Hadi di ruang nomor 1905 lantai 19 Gedung Nusantara I, kompleks gedung DPR/MPR. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari barang bukti kasus suap dana stimulus proyek pembangunan dermaga dan bandara di wilayah Indonesia bagian timur. Pasca penggeledahan, Irsyad Sudiro mengatakan, ada 27 item yang diamankan dari ruang Abdul Hadi. Item itu berupa surat, dokumen, alat komunikasi, dan benda-benda lainnya. ''Ada juga data yang diunduh dari komputer hingga tujuh CD,'' ungkapnya.
Petugas KPK berjumlah sepuluh orang mendatangi gedung DPR sekitar pukul 11.07. Lima di antara mereka memakai rompi KPK berwarna krem, sedangkan lima lainnya memakai pakaian biasa. Beberapa petugas dan perangkat DPR mendampingi petugas KPK. Mereka, antara lain, Kepala Bagian Administrasi DPR Endang Karyono dan Ketua Badan Kehormatan DPR Irsyad Sudiro.
Baca Juga:
Di ruang Abdul Hadi, sebagian penyidik terlihat memeriksa lemari kayu bertingkat empat. Sebagian penyidik tampak sedang memeriksa brankas di ruang politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. Brankas anggota Komisi Perhubungan itu pun dibongkar. Ada pula penyidik yang berjongkok sambil membuka-buka dokumen yang ditemukan. Seorang penyidik lain terlihat sedang mencetak dokumen yang diambil dari komputer di dalam ruang Abdul Hadi Djamal. Petugas menggeledah ruang tersebut selama enam jam. Penggeledahan baru usai sekitar pukul 16.30.
Baca Juga:
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri keterlibatan orang-orang di belakang anggota DPR Abdul Hadi Djamal. Rabu (18/3), mereka menggeledah
BERITA TERKAIT
- Prabowo Sebut Orang Indonesia Harus Tinggalkan Mental 'Kumaha Engke'
- Kecam Aksi Pedemo Sandera Polisi Saat May Day, IPW: Seharusnya Diusir bukan Disandera
- Letjen Kunto Batal Dimutasi, Legislator: TNI Mudah Digoyah Urusan Politik
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Daftar Nama Keluar
- Ketua Forum Honorer Bersuara Lantang, Menolak jadi PPPK Paruh Waktu
- BSKDN Kemendagri & Taspen Life Teken Komitmen Perlindungan Sosial bagi ASN