Genjot Realisasi Smelter, DPR-Kementerian ESDM Sidak Bareng

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi VII DPR berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk melihat langsung proses pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) sejumlah perusahaan tambang. Pembangunan smelter ini terkait dengan kompensasi, seperti bea dan izin ekspor.

"Pasca-masa sidang ini sudah diputuskan, kami bersama pemerintah melakukan kunjungan kerja ke perusahaan pertambangan yang memiliki tanggung jawab untuk membangun smelter," kata Wakil Ketua Komisi VII Herman Khaeron di Jakarta, Kamis (21/12).

Politikus Partai Demokrat (PD) itu menambahkan, pemerintah dan DPR juga sepakat tentang perlunya sanksi berupa financial penalty kepada perusahaan pertambangan yang tak kunjung merealisasikan smelter. Namun, soal besaran sanksi belum diputuskan.

“Pemerintah harus berani  memberikan penalti bagi  yang bandel. Mengenai besaran sanksinya belum diputuskan," tambahnya.

Sementara Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Susigit mengatakan, pihaknya fokus memantau dan mengevaluasi realisasi ekspor dan kemajuan pembangunan smelter dalam negeri.  "Pasalnya, progres pembangunan smelter menjadi barometer perpanjangan izin ekspor bagi setiap perusahaan," katanya.

Menurut Bambang, perkembangan pembangunan smelter dan realisasi ekspor saat ini sudah di jalur yang tepat. Hal itu merujuk pada data terbaru yang diterima Kementerian ESDM. 

“Realisasi ekspor dan perkembangan pembangunan smelter dan realisasi ekspor dalam tiga bulan pertama menunjukkan progres positif. Untuk smelter, progresnya beragam, ada yang telah dibangun dan ada yang sedang dibangun,” terangnya. 

Untuk perusahaan yang sedang membangun smelter, kata Bambang, evaluasinya akan dilihat setelah 6 bulan sesuai target yang diberikan. Evaluasi itu juga untuk menilai keseriusan perusahaan tambang dalam membangun smelter.