Geser Ical di Setgab Blunder
Rabu, 16 Maret 2011 – 08:40 WIB

Geser Ical di Setgab Blunder
“Kalau Anas tidak segera mengerem anak buahnya, maka Anas bisa dituding ingin membenturkan SBY dengan Golkar dan Anas tidak ingin situasi perpolitikan nasional berjalan kondusif. Apa dia nggak tahu, duduknya Ical sebagai Ketua Harian Setgab itu atas persetujuan SBY. Kalau jabatan itu diungkit-ungkit, berarti mereka sudah berani melawan SBY,” kata pria yang akrab disapa Bamsut ini.
Menurut dia, manuver Saan Mustofa menuntut Ical supaya mundur dari ketua harian Setgab koalisi menunjukkan politisi yang kurang cerdas. Dia sengaja mau memancing di air keruh sehingga membuat SBY gerah. Karena kecerobohannya memimpin partai, hasilnya boro-boro Demokrat mendapat penghargaan sebagai partai penguasa yang memiliki kursi terbesar di parlemen, tetapi justru kehilangan muka karena langkahnya membuat SBY terpojok. Partai koalisi yang menjadi partner SBY diserang terus supaya marah lalu meninggalkannya.
''Langkah anak buah Anas sungguh blunder. Itu terjadi karena mereka tokoh politik 'kagetan'. Mereka hanya pandai merasa hebat dan berkuasa tanpa bisa membaca peta dan kalkulasi politik secara matang. Ini bertolak belakang dengan SBY yang mampu membaca dan berhitung secara politik,'' katanya.
Bambang menyarankan, agar Partai Demokrat tidak kehilangan muka untuk kesekian kalinya, sebaiknya Anas Urbaningrum segera memerintahkan anak buahnya untuk tutup mulut dan duduk manis saja. ''Jangan merasa paling berkuasa, karena sesungguhnya mereka bukan apa-apa. Di politik, mereka belum matang sehingga tidak aneh dan kaget jika semua keputusan ada pada Pak SBY,'' pungkasnya. (dms)
JAKARTA – Tuntutan kalangan politisi Demokrat agar posisi Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie alias Ical selaku Ketua Harian Setgab Koalisi ditinjau
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026
- NasDem Karawang Bangun Kantor Megah Simbol Pemersatu
- Soal RUU Perampasan Aset, Dave Golkar: Kami Siap Membahas