Ghalia Hanya Kerjakan Soal UN SMP untuk Bali

Terkait mekanisme pengambilalihan ini, kata Nuh, ia sudah meminta pendapat dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Dalam kasus seperti ini, kata dia, proyek diboleh disubkontrakkan. Oleh karena itu harus diberikan kepada sesama perusahaan yang memenangkan tender di awal.

“Jadi  ini yang tidak boleh itu kalau disubkan, dan disubkannya itu bukan pada perusahaan yang sudah punya kewenangan untuk mencetak, tapi ini kan disubkan pada perusahaan yang sama-sama punya kewenangan untuk mencetak, itu pemenang itu. Jadi Temprina, Jaswindo, sama Pura. itu lunas semua, dipakai tiga itu, minus Bali, digarap tiga itu,” papar Nuh.

Dengan adanya pengambilalihan ini Nuh memastikan UN SMP akan serentak dilakukan di semua wilayah di Indonesia.  Terkait sanksi untuk keterlambatan Ghalia, kata Nuh, akan diberikan setelah hasil investigasi selesai dilakukan.

“Urusan sanksi nanti setelah investigasi,” pungkas Nuh. (flo/jpnn)