GKMS Bakal Buka Posko Pengaduan Netralitas Pemilu 2024

GKMS Bakal Buka Posko Pengaduan Netralitas Pemilu 2024
Juru bicara sekaligus inisiator Gabungan Koalisi Masyarakat Sipil (GKMS), Rijal Ilyas menyatakan bakal melaksanakan deklarasi dan peresmian posko netralitas ASN. Foto: dok GKMS

jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara sekaligus inisiator Gabungan Koalisi Masyarakat Sipil (GKMS), Rijal Ilyas menyatakan bakal melaksanakan deklarasi dan peresmian posko netralitas ASN, TNI, dan Polri.

Hal itu disampaikan Rijal seusai rapat konsolidasi bersama gabungan Koalisi masyarakat sipil di Jakarta, Rabu (8/11).

GKMS yang tergabung dari beberapa elemen, baik dari akademisi, mahasiswa, NGO, pegiat media sosial, wartawan hingga masyarakat akan mendeklarasikan posko pengaduan, untuk memantau dan melaporkan tindakan yang dirasa tidak netral.

"Kami bersama masyarakat dimulai dari pusat, dan ke depannya akan menyusul ditiap Provinsi hingga Kabupaten/Kota kedepannya akan membentuk posko pengaduan Netralitas bagi ASN, TNI dan Polri tersebut," katanya.

Dia berharap posko netraliras bisa turut berkontribusi pada Pemilu 2024 agar aman, tanpa gangguan apa pun.

"Demi terselenggaranya pemilu yang demokratis, maka, netralitas menjadi suatu hal yang penting untuk disikapi dengan serius," tegas Rijal.

Inisiator GKMS Ridwan Darmawan mengatakan dalam menjaga integritas dan profesionalitas aparatur negara, Aparatur Sipil Negara Bersama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia harus netral.

"Netralitas yang dimaksud adalah bahwa setiap ASN tidak boleh berpihak kepada kepentingan atau pengaruh pihak manapun, sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014," kata Ridwan.

Juru bicara sekaligus inisiator Gabungan Koalisi Masyarakat Sipil (GKMS), Rijal Ilyas menyatakan bakal melaksanakan deklarasi dan peresmian posko netralitas ASN

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News