GMNI Dukung Ahmad Basarah jadi Mensos dan Menteri BUMN

jpnn.com, JAKARTA - Dalam waktu singkat KPK mengamankan dua menteri Kabinet Indonesia Maju atas dugaan kasus korupsi.
Ditangkapnya kedua menteri tersebut dianggap akan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Sehingga hal ini momentum bagi Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPP GMNI Arieo Pandiko.
Arieo menilai bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para bawahannya.
"Termasuk melakukan reshuffle kabinet," kata dia lewat keterangan tertulisnya, Kamis (17/12).
Arieo menjelaskan, selain dua menteri yang ditangkap atas dugaan kasus korupsi, beberapa pembantu presiden dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan memenuhi ekspektasi.
"Belum lagi isu menteri yang sedang mempersiapkan diri untuk ikut dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Jika presiden tidak melakukan reshuffle, hal ini tentu akan mengganggu jalannya pemerintahan dan tentu masyarakat yang akan merasakan dampaknya," tegas Arieo.
Arieo mengungkapkan untuk mengisi kekosongan posisi Menteri Sosial saat ini, Presiden harus memilih sosok yang benar-benar memahami Pancasila dan UUD 1945.
GMNI menilai ini adalah waktu yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para bawahannya serta melakukan reshuffle kabinet.
- Usut Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Mempawah, KPK Sudah Tetapkan 3 Tersangka
- Ray Rangkuti Kritik Kinerja KPK, Kasus Hasto Dikejar, Tetapi Bobby Diundang Koordinasi
- KPK Periksa 3 Saksi Lagi untuk Kasus Cuci Uang Andhi Pramono
- Usut Korupsi Tol Trans-Sumatera, KPK Periksa Petinggi PT Indonesia Infrastructure Finance
- KPK Periksa 2 Anggota DPR Terkait Dugaan Tipikor Dana CSR Bank Indonesia
- Ketum PSSI Bicara soal Liga 1, Match Fixing, & Semen Padang