Golkar Beda Pendapat dengan PDIP Menyikapi Usulan Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Sikap Golkar dan PDI Perjuangan berbeda menyikapi usulan pemerintah terkait pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.
PDI Perjuangan tidak setuju pelaksanaan pemungutan suara 15 Mei 2024 sebagaimana usulan pemerintah, sementara Golkar menyatakan setuju.
Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.
"Kalau Golkar sudah setuju dengan usulan pemerintah tersebut (pemungutan suara 15 Mei 2024)," ujar Doli di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (28/9).
Dalam rapat pleno, Senin (27/9) malam dan rapat terbatas pada hari Sabtu (25/9), dia menyampaikan terkait dengan usulan pemerintah tersebut.
Dalam kedua rapat tersebut, kata dia, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan semua peserta rapat menyatakan setuju usulan pemerintah Pemilu 2024 pada tanggal 15 Mei.
Namun, menurut dia, Komisi II DPR belum mengambil sikap terkait dengan jadwal pemungutan suara tersebut.
"Kami harus melaksanakan rapat konsinyering dahulu," ucapnya.
Golkar berbeda pendapat dengan PDI Perjuangan menyikapi usulan pemerintah terkait hal ini.
- Golkar Lebih Mendorong Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar 2024
- Golkar Harap Prabowo-Gibran Berikan Jatah Menteri yang Proporsional
- Golkar Berharap Dapat Jatah Menteri yang Proporsional di Kabinet Prabowo-Gibran
- Komisi II DPR RI Dorong Revisi UU Pemilu di Awal Periode 2024-2029
- Pj Gubernur NTB Mangkir Pemeriksaan Bawaslu Terkait Acara Golkar
- Airlangga Hartarto: Bagi Kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar