Golkar Disayang, PKS Ditendang
Senin, 28 Februari 2011 – 19:41 WIB

Golkar Disayang, PKS Ditendang
JAKARTA - Partai Demokrat lagi-lagi menebar ancaman bagi peserta partai koalisi yang membandel. DPP Partai Demokrat kini tengah merumuskan evaluasi terhadap anggota partai koalisi yang sering membangkang terhadap kebijakan pemerintah. Bentuk evaluasinya dengan mereshuffle menteri yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.
"Melihat realitas politik yang terjadi sekarang. Saya kira reshuffle akan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Waktunya sudah mendesak untuk mengevaluasi demi efektivitas pemerintahan karena tahun depan sudah mendekat Pemilu," kata Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdallah kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/2).
Baca Juga:
DPP Partai Demokrat tidak segan-segan menyebut nama PKS yang harus dievaluasi. Ketua Departemen Keuangan, Ikhsan Modjo menyebut empat dari dua menteri PKS layak diganti. Yakni, Menteri Pertanian Siswono dan Menkominfo Tifatul Sembiring. "Dua portofolio yakni Menteri Pertanian karena adanya impor beras dan Menkominfo yang harus diganti oleh Presiden," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat, Rachlan Nasidik menyatakan diantara sesama partai anggota koalisi, PKS yang sering menusuk dari belakang. "Partai kurang kesatria ya dikeluarkan,"tegasnya.
JAKARTA - Partai Demokrat lagi-lagi menebar ancaman bagi peserta partai koalisi yang membandel. DPP Partai Demokrat kini tengah merumuskan evaluasi
BERITA TERKAIT
- Robert Kardinal Sebut Masyarakat Papua Kecewa dengan Pelaksanaan Pemekaran
- Kontroversi Mutasi Letjen Kunto, Pengamat Militer Bicara Matahari Kembar
- Cuti Petahana di PSU Pilkada Banggai Disorot, Diduga Tak Pernah Ada
- Hidayat Nur Wahid Serukan Konsistensi Perjuangkan Palestina Merdeka di Milad ke-23 PKS
- Bahlil: AMPI di Bawah Ketum Jerry Memiliki Posisi Strategis di Golkar
- Beri Kuliah Program Doktor, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Keseimbangan Demokrasi dan Hukum