Golkar Gulirkan Isu Reshuffle Kabinet
Menyusul Publikasi Hasil Evaluasi Menteri
Selasa, 13 Juli 2010 – 06:06 WIB

Golkar Gulirkan Isu Reshuffle Kabinet
JAKARTA - Partai Golkar mulai menabuh gendang isu reshuffle kabinet. Itu menyusul diumumkannya hasil evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pimpinan Kuntoro Mangkusubroto terhadap kinerja para pembantu presiden. Priyo mengatakan, saat UKP4 dibentuk, banyak yang mempertanyakan urgensinya. Namun, dilihat dari evaluasi kabinet yang baru saja dilakukan, lembaga tersebut sudah bisa membuktikan diri. "Ternyata malah unjuk gigi dengan cara seperti itu. Akhirnya, kita mau menoleh, lembaga ini ada manfaatnya," ujar Priyo.
Tiga kementerian memperoleh rapor merah. Dua di antaranya dipimpin menteri berlatar belakang parpol. Mereka adalah Menkominfo Tifatul Sembiring (PKS) dan Menkum HAM Patrialis Akbar (PAN). Kementerian ketiga yang dinilai berkinerja buruk adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang dipimpin Djoko Kirmanto.
Baca Juga:
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan sangat menghargai langkah UKP4 yang melakukan evaluasi tersebut. Apalagi, hasilnya dipublikasikan kepada publik. Menurut Priyo, hasil evaluasi itu bisa saja menjadi dasar bagi presiden untuk mengadakan reshuffle atau penggantian menteri. "Silakan saja kalau itu dijadikan acuan presiden untuk memperingatkan para menteri, termasuk reshuffle," ujar Priyo di gedung DPR kemarin (12/7). "Saya mendapat kabar, sebagian menteri deg-degan karena hasil evaluasi ini," imbuh wakil ketua DPR itu, lantas tersenyum.
Baca Juga:
JAKARTA - Partai Golkar mulai menabuh gendang isu reshuffle kabinet. Itu menyusul diumumkannya hasil evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026