Golkar Pecah Tiga

Senin, 30 April 2012 – 05:28 WIB

Golkar Pecah Tiga

JAKARTA - Polemik di internal Partai Golkar terkait pencalonan Ketua Umum Aburizal Bakrie sebagai presiden diminta segera diselesaikan. Tokoh senior Partai Golkar Zainal Bintang menilai, konflik internal itu berpotensi merugikan Golkar ke depan jika kubu-kubu yang kini menyuarakan pandangannya tidak mampu menemukan solusi.

"DPP Golkar harus demokratis. Inti dari demokratis ialah mendengarkan sebanyak-banyaknya suara," ujar Zainal kemarin (29/4).

Polemik pencapresan Ical -sapaan akrab Aburizal- terkait percepatan pencapresan dalam rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus) belum usai setelah diselelenggarakannya rapat pengurus harian pada Jumat lalu (27/4). Surat rekomendasi dari Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar ternyata tidak menjadi perhatian serius. Setali tiga uang, suara yang disampaikan perwakilan DPD II Golkar melalui Muntasir Hamid juga tidak ditanggapi.

DPP tetap memutuskan mempercepat rapimnasus dengan agenda utama pengukuhan Ical sebagai capres sebagaimana rekomendasi Rapimnas 2011. DPP juga mengagendakan pembahasan mekanisme penetapan calon wakil presiden (cawapres) dalam rapimnasus yang akan berlangsung pertengahan 2012.

Zainal yang juga mantan ketua DPP Partai Golkar itu menyatakan prihatin atas munculnya konflik tersebut. Konflik telah mengakibatkan Partai Golkar terpecah tiga kubu. Selain kubu Ical sebagai pemegang kekuasaan formal, ada lagi kubu Akbar Tandjung selaku ketua wantim dan kubu DPD II yang disuarakan Muntasir. "Setelah ditunggu-tunggu rapat, ternyata terpecah tiga," kata Zainal.

Dia menilai, saat ini suara-suara yang dominan cenderung berada di lingkaran DPP. Namun, Zainal menduga, bisa saja hal itu bukan representasi DPP. Bisa jadi itu merupakan dorongan pihak-pihak yang selama ini dekat dengan Ical. "Apakah suara (mempercepat rapimnasus) itu sudah mewakili semua atau ring satu saja," ujarnya.

Dengan menafikan suara dari wantim dan DPD II, Zainal menyatakan ada proses yang tidak demokratis di internal Golkar. Rekomendasi wantim yang meminta agar mekanisme pencapresan dibahas terlebih dahulu dipastikan tidak akan terjadi. Padahal, rekomendasi wantim menyarankan perlunya dibahas mekanisme apakah memilih konvensi atau survei untuk pencapresan Golkar. "Kalau aklamasi, itu hanya dimonopoli tingkat DPD I," kata wakil ketua Dewan Pertimbangan MKGR, salah satu ormas pendiri Partai Golkar, itu.

Dalam hal ini, pengambilan suara dengan perwakilan DPD I Golkar untuk pencapresan adalah instrumen organisasi. Jika muncul suara dari DPD II untuk dilibatkan, seharusnya itu menjadi pertimbangan DPP. "Kalau untuk radius penjaringan aspirasi rakyat melalui DPD I, itu tidak demokratis," ujarnya.

Zainal menyatakan, dirinya tidak mau diposisikan berlawanan dengan pihak DPP Partai Golkar. Sebagai kader Golkar, dia juga setuju seorang ketua umum sudah selayaknya maju sebagai capres. Namun, diperlukan konsolidasi di antara semua pihak di internal demi solidnya Partai Golkar ke depan.

"Jika tidak, ini akan menjadi problem baru. Ini sebuah jalan terjal yang membutuhkan kerja keras dengan hasil sebaik-baiknya," kata dia. Dalam hal ini, terbukanya konflik Partai Golkar bisa menimbulkan pandangan yang negatif di mata publik.

Dalam pandangan Zainal, siapa pun harus memahami bahwa internal Partai Golkar tidak pernah luput dari faksi-faksi. Sebab, Golkar adalah partai yang plural. Siapa pun yang menjadi pemimpin harus siap mendengarkan suara faksi-faksi yang ada. Golkar bukan perusahaan yang dimiliki pemilik saham mayoritas," ujarnya mengingatkan.

Hal itu sekaligus menjadi tantangan bagi tim sukses Ical. Menurut Zainal, tim sukses pencapresan Ical harus mampu mengurangi langkah-langkah dan pernyataan yang mengundang konflik. Demikian pula, Ical sebagai Ketum harus mampu berkata yang tidak menyakiti kader di bawahnya. "Saya mau Golkar sukses. Tim sukses jangan konfrontatif, harus berani menderita dan bekerja," tandasnya. (bay/c4/nw)