Golkar-PKS Janji Tak Terpengaruh

"Kalau nggak ada namanya, bukan temuan, tapi pengaburan. Kalau gubernur BI waktu itu, ya Boediono. Masak gubernur BI waktu itu Darwin Nasution atau Sabar Anton Tarihongan. Masak Ketua KSSK Zainal Abidin. Kan bukan. Jadi, kita sebut namanya. Itu konsekuensi jabatan," ujarnya.

Dia juga meminta agar risiko politik bila Boediono dan Sri Mulyani lengser tidak terlalu didramatisasi. Dia membandingkan dengan lengsernya Presiden Soeharto dan Presiden Abdurrahman Wahid yang tetap tidak "memorak-porandakan" keutuhan NKRI. "Saya ingat, ada demo di depan BEI (Bursa Efek Indonesia). Kalau Sri Mulyani turun, ekonomi kita akan anjlok. Itu dramatisasi. Kalau Achsanul Qosasi jadi menteri keuangan, memangnya kenapa" Jangan-jangan jauh lebih hebat dari Sri Mulyani. Sebagai orang Makassar, saya senang Pak Amir Syamsuddin jadi Wapres," kata Andi.

Wakil ketua komisi XI yang kebetulan juga anggota pansus Achsanul Qosasi serta Sekjen DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin yang juga hadir dalam diskusi hanya tersenyum kecut saat mendengar pernyataan Andi Rahmat itu. Andi menambahkan, bisa jadi langkah tersebut akan mengakhiri ketidakpastian dalam politik. "Melanjutkan pemerintahan dan menciptakan stabilitas 4,5 tahun ke depan itu penting," tegasnya.

Amir Syamsuddin menyampaikan bahwa Partai Demokrat mau mengakui adanya pelanggaran-pelanggaran. Terutama dalam proses akuisisi dan merger Bank Century. Tapi, dia meminta agar hal itu tidak serta-merta dianggap sebagai kejahatan. Apalagi kalau tudingan dialamatkan kepada Partai Demokrat dan SBY. "Untuk indikasi pidana, ada ahli hukum pidana perbankan. Kita yang amatir-amatir ini jangan coba-coba jadi ahli. Kalau kita sebarkan keahlian kita yang amatir ini kepada masyarakat, itu cenderung akan menyesatkan," katanya.