Golkar-PKS Janji Tak Terpengaruh
Boediono-Sri Mulyani Tetap Harus Bertanggung Jawab
Sabtu, 20 Februari 2010 – 03:09 WIB
Anggota Pansus Andi Rahmat (kiri), Acksanul Qosasih, pengamat politik Effendi Ghazali, dan Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin. (Foto: Mustafa Ramli/Jawa Pos)
JAKARTA - Aksi lobi Partai Demokrat dan komponen pemerintah lain, tampaknya, tak mempan untuk Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dua partai itu berjanji tidak akan memperlunak sikap terkait kesimpulan akhir hasil investigasi Pansus Angket Kasus Bank Century. Bahkan, nama Boediono dan Sri Mulyani akan disebut secara eksplisit sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century Rp 6,7 triliun.
"Pansus akan banci kalau tidak mampu menyebutkan siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus Bank Century. Golkar akan menyebutkan nama siapa yang bertanggung jawab. Itu merupakan tujuan pansus ini," tegas Bambang Soesatyo, anggota pansus dari Fraksi Golkar, dalam diskusi di gedung DPR, kemarin (19/2).
Baca Juga:
Bambang awalnya memang tidak menyebutkan nama. Namun, setelah dipancing pakar komunikasi politik dari UI Effendy Ghazali yang juga menjadi pembicara apakah pihak yang paling bertanggung jawab itu adalah Boediono dan Sri Mulyani, dia spontan mengangguk. Menurut Bambang, Golkar tidak akan mengubah pandangan awalnya. Yakni, ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, dan adanya potensi kerugian negara dalam kasus Bank Century. "Sulit bagi kami untuk berpaling dari fakta-fakta yang ada. Istilahnya, ditembak pun kami tidak akan mundur," ujarnya.
Berkembangnya isu reshuffle, lanjut dia, juga tidak berpengaruh bagi Golkar. "Golkar tidak akan berguling-guling nangis minta jangan dicopot kadernya (dari kabinet, Red)," ungkapnya. Andi Rahmat, anggota pansus dari FPKS, juga menegaskan, kesimpulan akhir pansus harus berani menyebut nama pejabat negara yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.
JAKARTA - Aksi lobi Partai Demokrat dan komponen pemerintah lain, tampaknya, tak mempan untuk Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
BERITA TERKAIT
- Tanggapi Kecelakaan Berulang dengan Korban Massal, Komisi V DPR Desak Reformasi Sistem Transportasi Nasional
- Demokrat Yakin Tak Ada Matahari Kembar, Presiden Prabowo Berdaulat dan Mandiri
- Prabowo-Jokowi Saling Bela, Pengamat Sebut Mereka Susah Dikoyak
- Sejumlah PAC PDIP Banten Minta DPP Kembalikan Hak Tia Rahmania
- Sultan dan Ketua Senat Kamboja Sepakati Pembentukan Forum Senat ASEAN
- Bergulir Desakan Lengserkan Gibran, Sikap Pak Sarmuji Jelas